Tak hanya DPR RI, anggota DPRD DKI Jakarta ternyata punya tunjangan rumah besar sampai menembus Rp 70 juta per bulan. Tunjangan ini menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat sehingga akan dievaluasi.

Dikutip dari detikNews, tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. Nominal tunjangan tersebut ditetapkan sebesar Rp 78,8 juta per bulan termasuk pajak bagi pimpinan DPRD. Sementara itu, tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebesar Rp 70,4 juta per bulan.

Aturan itu menyatakan, jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD, tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

Dasar hukum Kepgub 415 tahun 2022 itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 yang menjadi perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017.

Besarnya tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pun ditentang oleh masyarakat. Massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) menggelar demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pantauan detikcom di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9/2025), massa datang sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan kepada DPRD DKI. Massa meminta transparansi hingga penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan.

"Kami minta transparansi dari DPRD. Apa saja yang sudah kalian nikmati dari pajak kami. Tunjangan kalian diduga melebihi dari DPR RI kawan-kawan. Maka gerakan ini akan terus kami kawal," kata orator.

Respons Pimpinan DPRD DKI Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah saat ditanya apakah tunjangan rumah senilai Rp 70 juta itu masih berlaku, ia menjawab anggaran tunjangan itu masih dalam pembahasan. Saat ini dewan masih fokus pada pemulihan fasilitas umum pasca demo ricuh beberapa waktu lalu.

"Lihat saja. Saya juga, apa namanya masih dalam pembahasan ke depan ya," kata Ima di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).

Tunjangan Rumah DPRD DKI Jakarta Bakal Dievaluasi

Massa diajak masuk ke gedung DPRD DKI. Ketika audiensi, Koordinator aksi Muhammad Ihsan menyoroti besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD DKI yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi perekonomian masyarakat. Ia meminta agar tunjangan dikurangi dan disesuaikan.

"Melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding terbalik dengan wakil rakyat saat ini, maka perlu dievaluasi. Kalau bisa bukan dihapus, tapi dikurangi," kata Ihsan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan pihaknya setuju untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan rumah anggota Dewan. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk dilakukan evaluasi.

"Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," ujar Baco.

Tunjangan Disesuaikan dengan Pendapatan Daerah

Ima menyebut besaran tunjangan DPRD nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) DKI.

"Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan apa yang kami dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, aspirasi, dan sebagainya," kata Ima di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9).

"Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD yang ada," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini