
Revisi Dua Perda untuk Pengelolaan Tambang Rakyat di NTB Dikebut
Pemerintah NTB usulkan revisi Perda Minerba dan PDRD untuk pengelolaan tambang rakyat. Target rampung 2025, fokus pada potensi pendapatan dan lingkungan.
Pemerintah NTB usulkan revisi Perda Minerba dan PDRD untuk pengelolaan tambang rakyat. Target rampung 2025, fokus pada potensi pendapatan dan lingkungan.
Pemprov NTB ajukan revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah untuk atur operasional tambang rakyat di 16 blok. Proses izin koperasi masih berlangsung.
Sebanyak 16 koperasi di NTB ajukan izin UPL dan UKL untuk 16 blok IPR. Pemprov NTB akan terbitkan izin setelah dokumen lengkap dan kajian lingkungan selesai.
Walhi NTB kritik penerbitan Izin Pertambangan Rakyat, menyebutnya legitimasi eksploitasi ilegal. Mereka mendesak pemulihan lingkungan sebelum izin dikeluarkan.
Warga menambang emas di Sekotong, Lombok Barat. Pemkab berupaya melegalkan tambang rakyat bebas merkuri demi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan.
Pemkab Lombok Barat rencanakan legalisasi tambang rakyat di Sekotong untuk kurangi kemiskinan. Diharapkan koperasi terbentuk dan lingkungan terjaga.
Ibu rumah tangga Siti Munawaroh histeris minta tambang andesit di Tasikmalaya dibuka kembali. Penutupan tambang berdampak pada ekonomi warga sekitar.
Tambang rakyat berkontribusi pada kinerja PT Timah meski beroperasi ilegal. Kerja sama dengan penambang lokal meningkatkan produksi dan pajak perusahaan.
Tambang rakyat di Desa Tulabolo, Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, ditutup sementara. Hal ini imbas bencana tanah longsor.
Safrizal menyebut izin pertambangan rakyat di Babel masih menunggu petunjuk teknis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM).