
Mulai Senin 22 September 2025, Polsek Tak Bisa Lagi Cetak SKCK
Mabes Polri mengubah aturan penerbitan SKCK, mulai 22 September 2025, hanya Polres dan Polda yang dapat menerbitkannya, dengan beberapa pengecualian.
Mabes Polri mengubah aturan penerbitan SKCK, mulai 22 September 2025, hanya Polres dan Polda yang dapat menerbitkannya, dengan beberapa pengecualian.
Polres Mojokerto Kota bagikan 100 bungkus bubur kacang hijau kepada pemohon SKCK. Kegiatan ini wujud pelayanan publik yang humanis dan nyaman.
Polres Bone melayani 4.000 pemohon SKCK untuk PPPK paruh waktu dengan jam layanan 24 jam. Biaya pengurusan SKCK Rp 30.000, total pendapatan Rp 120 juta.
Jumlah pemohon SKCK di Polresta Malang Kota meningkat tajam, didominasi oleh calon PPPK. Antrean panjang, namun pelayanan tetap efisien dan cepat.
Polrestabes Makassar melayani 3.000 pengurusan SKCK untuk PPPK, menghasilkan Rp 90 juta. Warga diingatkan untuk tidak menggunakan calo dan pungli.
Kecewanya enam guru honorer di sekolah terpencil di Kota Bima lantaran tidak terakomodasi menjadi PPPK Paruh Waktu meski sudah mengabdi selama belasan tahun.
Proses pengumpulan berkas pengajuan SKCK untuk calon PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur dilakukan secara kolektif untuk menghindari antrean panjang.
Polres Sukoharjo siapkan 300 porsi bakso gratis untuk warga yang mengurus SKCK. Pelayanan ini bertujuan memberikan kenyamanan dan mendukung UMKM lokal.
Ratusan tenaga honorer di Lombok Tengah antre untuk membuat SKCK setelah lulus seleksi PPPK. Pengurusan berkas diperpanjang hingga 22 September 2025.
Ribuan warga antre di Polrestabes Surabaya untuk mengurus SKCK demi pendaftaran PPPK Paruh Waktu. Pelayanan dibuka sejak pagi dengan dukungan petugas.