
Kontras Kirim Surat Terbuka ke DPR Tolak Pembahasan RUU TNI-Polri
"Adapun isi ataupun substansi surat terbuka yang kami ajukan adalah mengenai penolakan pembahasan RUU TNI dan Polri," kata Andrie.
"Adapun isi ataupun substansi surat terbuka yang kami ajukan adalah mengenai penolakan pembahasan RUU TNI dan Polri," kata Andrie.
Adies Kadir menyebutkan surat yang sejauh ini masuk ke DPR hanyalah Surpres RUU TNI yang dibacakan pada paripurna, Selasa (18/2/2025).
CENTRA Initiative menolak pembahasan RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan. CENTRA menyoroti pembahasan RUU yang tidak memiliki urgensi.
Koalisi Perempuan Indonesia menilai RUU ini bisa mengancam demokrasi dan membuat kewenangan mereka menjadi rancu.
Wihadi mengatakan masih melihat urgensi pembahasan RUU TNI-Polri untuk dibahas DPR periode berikutnya.
Lebih lanjut, Piere menyampaikan revisi UU TNI-Polri harus dilaksanakan. Namun sebelum disahkan perlu ada pembahasan lebih lanjut.
"TNI-Polri aktif bisa menjabat di kementerian dalam pembahasan nanti, diperluas namun sesuai dengan kebutuhan kementerian dan lembaga dan kebijakan presiden."
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan RUU TNI-Polri yang sedang disusun tak akan sama dengan dwifungsi ABRI. Isi RUU tak akan sama seperti di masa lalu.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI-Polri itu sedang disusun Kemenko Polhukam.
Tiga mahasiswa di Gorontalo diduga dipukul aparat saat demo menolak RUU Penyiaran, RUU TNI-Polri, dan Tapera. Massa aksi kecewa dengan Pj Gubernur Gorontalo.