detikNewsSabtu, 24 Agu 2019 11:54 WIB
FPI Tolak RUU PKS: Berbahaya, Berpotensi Melegalkan LGBT
FPI menilai RUU PKS mengandung paham feminisme Barat yang anti-agama dan berpotensi melegalkan LGBT.
detikNewsSabtu, 24 Agu 2019 11:54 WIB
FPI menilai RUU PKS mengandung paham feminisme Barat yang anti-agama dan berpotensi melegalkan LGBT.
detikHealthSelasa, 06 Agu 2019 20:45 WIB
Ramai soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang mencakup larangan seks tak lazim. Disebutkan, salah satu contohnya adalah pemaksaan seks oral.
detikHealthSelasa, 06 Agu 2019 19:05 WIB
Tidak semua orang merasa nyaman dengan variasi seks oral. Namun bila pasangan menghendakinya, terkadang terasa sungkan untuk menolak.
detikHealthSelasa, 06 Agu 2019 16:04 WIB
Dalam RUU PKS disebutkan juga soal hubungan seks tak lazim, seperti seks oral. Seksolog tanggapi soal pemaksaan dan bahaya dari praktik seksual tersebut.
detikHealthSelasa, 06 Agu 2019 14:00 WIB
RUU PKS mencakup sejumlah larangan, salah satunya soal hubungan seks yang tidak lazim termasuk salah satunya seks oral. Apa alasannya sehingga perlu diatur?
detikNewsSelasa, 06 Agu 2019 09:56 WIB
RUU PKS mencakup sejumlah larangan, salah satunya soal hubungan seks yang tidak lazim. Oleh sebab itu, nantinya perempuan harus berani menolak ajakan seks oral.
detikNewsSelasa, 30 Jul 2019 17:03 WIB
Anggota Komisi VIII DPR F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyebut saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih dalam pembahasan di panitia kerja (panja).
detikNewsRabu, 17 Jul 2019 13:24 WIB
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sampai saat ini belum disahkan oleh DPR. Komnas Perempuan mengaku sudah berjuang meyakinkan DPR agar mensahkan RUU tersebut.
detikNewsMinggu, 07 Jul 2019 10:10 WIB
Baiq Nuril merekam percakapan cabul atasannya untuk membela diri. Namun perekaman ilegal itu dinilai ilegal dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.
detikNewsMinggu, 07 Jul 2019 09:58 WIB
Berkaca dari PK Baiq Nuril yang ditolak Mahkamah Agung (MA), RUU RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali didorong untuk segera disahkan. Apa kata DPR?