
Video DPR Sebut Tak Ada Omnibus Politik, RUU Pemilu-Pilkada Dibahas Terpisah
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan mengatakan hingga kini belum ada omnibus politik. Hasan menyebut RUU Pemilu dan Pilkada dibahas terpisah.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan mengatakan hingga kini belum ada omnibus politik. Hasan menyebut RUU Pemilu dan Pilkada dibahas terpisah.
"Satu-satu, satu satu. Belum ada keputusan omnibus politik," kata Bob Hasan.
DPP Partai Demokrat menggelar diskusi Revisi Paket RUU Pemilu. Diskusi itu membahas pelaksanaan sistem pemilu ke depan.
KPU menyampaikan sejumlah hal yang diharapkan jadi perbaikan untuk RUU Pemilu. Salah satunya, waktu minim untuk mengecek keaslian ijazah calon peserta pemilu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usulkan jeda dua tahun antara Pilpres dan Pilkada untuk memudahkan persiapan penyelenggara dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Komisi II DPR RI akan memulai pembahasan mengenai Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu. Pembahasan rencananya akan dilakukan tahun depa.
KPU mengaku kewalahan melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jadwalnya mepet dengan Pilkada 2024. KPU berharap kondisi ini menjadi catatan DPR.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan memastikan tak ada tarik-menarik antara Baleg dan Komisi II terkait pembahasan RUU Pemilu. RUU Pemilu saat ini mulai disusun.
Doli menyebut, jika merujuk pada keputusan penyusunan Prolegnas bersama pemerintah, penyusunan RUU Pemilu menjadi tanggung jawab Baleg DPR RI.
"UU Pemilu (prioritas). Karena kita sudah menyelenggarakan mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.