
13 Tahun Sudah RUU Migas Tak Kunjung Disahkan
SKK Migas menunggu undangan DPR untuk membahas revisi UU Migas. Revisi ini penting untuk tata kelola minyak mentah yang lebih jelas dan terstruktur.
SKK Migas menunggu undangan DPR untuk membahas revisi UU Migas. Revisi ini penting untuk tata kelola minyak mentah yang lebih jelas dan terstruktur.
Pengusaha minyak dan gas yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas) perlu diselesaikan.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkap Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan dibahas.
Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan RUU Migas akan menjadi inisiatif DPR, sehingga masuk salah satu RUU yang dibahas pada 2022.
Komite BPH Migas menyambangi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) untuk berkoordinasi tentang pembuatan kajian RUU Migas.
Pemerintah diminta segera menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah di sektor energi dan pertambangan. Salah satunya adalah revisi UU) Migas dan minerba.
Ini bocoran revisi undang-undang (RUU) 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai RUU Migas. Namun hasilnya belum membuahkan keputusan.
Presiden Jokowi membahas RUU tentang migas. Jokowi menekankan RUU Migas akan jadi perlindungan hukum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait RUU tentang migas. Hal ini untuk penguatan industri dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.