
Soal Kontroversi RUU Keamanan Siber, Ini Kata BSSN
"Kalau serangan siber ke Indonesia, kita dikasih tugas untuk itu, namun akan lebih baik lagi kalau didukung lagi dengan undang-undang," kata Hinsa.
"Kalau serangan siber ke Indonesia, kita dikasih tugas untuk itu, namun akan lebih baik lagi kalau didukung lagi dengan undang-undang," kata Hinsa.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) akan dilanjutkan oleh DPR periode mendatang. Tapi RUU Perlindungan Data Pribadi dinilai jauh lebih penting.
Publik harus mengawal RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) yang dioper ke DPR periode 2019-2014. RUU ini bisa mengganggu ekonomi digital.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) termasuk RUU yang dioper DPR ke periode selanjutnya. Terlalu banyak masalah kalau RUU ini disahkan.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) memasuki babak baru. Dramanya panjang, dari ancaman terhadap privasi sampai terbuka harapan untuk ikut mengawal.
DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tak disahkan di periode 2014-2019.
Para pegiat TIK mengapresiasi DPR yang menunda pengesahan RUU Keamanan Siber. DPR tak boleh lagi mengulang aksi kejar tayang.
Andai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber disahkan, lembaga tertentu bisa mengintip privasi individu. Untung saja ditunda.
RUU Keamanan Siber jadi kontroversi karena dibahas super kilat. Andai dilanjutkan, maka bisa mengalahkan rekor kecepatan revisi UU KPK.
RUU Keamanan Siber yang sempat jadi kontroversi, batal disahkan. Ini jadi kesempatan untuk mendorong pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.