detikInetSabtu, 22 Nov 2025 19:15 WIB
Serangan Siber Meningkat, Sistem Keamanan Nasional Masih Terfragmentasi
Lonjakan ancaman siber yang terus terjadi di Indonesia kian menegaskan urgensi percepatan pembahasan RUU KKS.
detikInetSabtu, 22 Nov 2025 19:15 WIB
Lonjakan ancaman siber yang terus terjadi di Indonesia kian menegaskan urgensi percepatan pembahasan RUU KKS.
detikNewsMinggu, 09 Nov 2025 15:54 WIB
Bambang Soesatyo dorong ratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber dan pengesahan RUU KKS untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia dari ancaman siber.
detikNewsKamis, 06 Nov 2025 16:36 WIB
Bamsoet menekankan pentingnya memperkuat pertahanan siber Indonesia melalui ratifikasi konvensi PBB dan pengesahan RUU KKS untuk menghadapi ancaman siber.
detikNewsRabu, 22 Okt 2025 20:32 WIB
Menkum menerangkan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber akan mengatur soal pemberatan pidana terkait kasus vital yang berhubungan dengan negara.
detikNewsRabu, 08 Okt 2025 10:31 WIB
Koalisi Sipil kritik RUU KKS yang melibatkan TNI sebagai penyidik pidana siber. TNI menegaskan perannya terbatas pada pertahanan, bukan penegakan hukum sipil.
detikNewsSelasa, 07 Okt 2025 10:26 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik peran TNI sebagai penyidik pidana siber di Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
detikInetRabu, 01 Okt 2025 19:50 WIB
Pakar siber menilai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta perubahan UU Pelindungan Data Pribadi penting untuk perlindungan data dan pertahanan siber Indonesia.
detikInetJumat, 09 Mei 2025 18:00 WIB
Kementerian Komdigi membantah isu pemantauan internet dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. RUU ini fokus pada keamanan digital dan kedaulatan nasional.
detikNewsMinggu, 08 Des 2019 16:52 WIB
RUU tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2020. Polemik RUU ini masih terus berlanjut.
detikNewsKamis, 10 Okt 2019 12:05 WIB
"Kalau serangan siber ke Indonesia, kita dikasih tugas untuk itu, namun akan lebih baik lagi kalau didukung lagi dengan undang-undang," kata Hinsa.