
Hari Anak Nasional, Ini Upaya Pemerintah Lindungi Anak RI di Ruang Digital
PP Tunas adalah respons strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan ancaman terhadap kelompok rentan terutama anak-anak secara sistematis.
PP Tunas adalah respons strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan ancaman terhadap kelompok rentan terutama anak-anak secara sistematis.
Kemkomdigi resmi merilis aturan baru terkait pelindungan anak di ruang digital. Aturan ini tertuang pada PP No 17 Tahun 2025
Menkomdigi Meutya Hafid sebut kontribusi perempuan di industri game mencapai 21 persen. Ia berharap kehadiran perempuan bisa ciptakan game ramah anak
Psikolog Najeela Shihab mengibaratkan ruang digital seperti pasar, sehingga anak-anak tidak bisa dibiarkan berkeliaran sendirian tanpa pengawasan orang tua.
Akademisi UIN Alauddin Ibnu Hajar mendukung inisiatif perlindungan anak di ruang digital. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif dan berbasis budaya.
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menyebut dunia digital tak sepenuhnya buruk untuk anak. Dunia digital disebut bisa menstimulasi anak.
Komdigi mengadakan rapat dengan para ahli mengenai kebijakan batasan usia anak untuk dunia digital. Namun, Komdigi belum memutuskan batas usianya.
Jelang Pilkada 2024, Pemprov Jatim dan Polres Probolinggo ajak masyarakat bijak bermedia sosial. Diskusi digelar untuk ciptakan ruang digital positif.
Meutya mengatakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komdigi sudah selesai minggu ini. Ia merinci tiga pemecahan Ditjen yang mengurus ruang digital.
Kita harus mulai memahami bahwa kondisi ruang digital saat ini terkonstruksi secara sosial oleh para pengguna media sosial.