
Komisi II DPR Targetkan RUU Pemilu Dibahas 2026 Pakai Metode Kodifikasi
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse berharap revisi UU Pemilu dibahas mulai 2026. Ia menekankan pentingnya kodifikasi bersama UU Pilkada dan Partai Politik.
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse berharap revisi UU Pemilu dibahas mulai 2026. Ia menekankan pentingnya kodifikasi bersama UU Pilkada dan Partai Politik.
Yusril mengatakan pemerintah akan mengusulkan revisi UU Pemilu. Saat ini pemerintah menampung masukan dari masyarakat untuk penyusunan draf.
Rifqinizamy mengatakan revisi UU Pemilu yang diusulkan pihaknya akan dibahas dalam bentuk kodifikasi pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan siap membahas Revisi UU Pemilu. Dede menekankan rencana revisi ini perlu disambut juga oleh pemerintah.
Menko Yusril rencanakan revisi UU Pemilu. Ahli hukum Titi Anggraini sarankan sistem pemilu lebih adil, transparansi pembiayaan, dan inklusi politik.
Pemerintah siap merevisi UU Pemilu setelah putusan MK. Menko Yusril menekankan perlunya sistem yang lebih terbuka dan berkualitas untuk semua calon.
Menko Yusril mengungkapkan rencana revisi UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Mardani dari PKS mendukung perubahan ini sejalan dengan putusan MK.
Menko Yusril Ihza Mahendra soroti banyaknya artis di DPR. Bos PPI Adi Prayitno menilai revisi UU Pemilu langkah bagus untuk mengevaluasi kualitas DPR.
Pemerintah mulai ancang-ancang merevisi UU Pemilu. Menko Yusril menyinggung anggota DPR dari kalangan selebritis dan orang kaya yang kini menuai sorotan publik.
Menko Yusril mengungkapkan rencana revisi UU Pemilu untuk mengubah sistem pemilu sesuai putusan MK. Fokus partisipasi politik yang lebih luas dan berkualitas.