
KPU Ngaku Ngos-ngosan Pemilu Mepet Pilkada, Harap Jadi Catatan DPR
KPU mengaku kewalahan melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jadwalnya mepet dengan Pilkada 2024. KPU berharap kondisi ini menjadi catatan DPR.
KPU mengaku kewalahan melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jadwalnya mepet dengan Pilkada 2024. KPU berharap kondisi ini menjadi catatan DPR.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Sistem proporsional terbuka dinilai gagal memperkuat demokrasi karena maraknya politik uang dan popularitas semu. Solusinya?
"UU Pemilu (prioritas). Karena kita sudah menyelenggarakan mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan pembahasan revisi UU Politik dan UU Pemilu akan dilakukan oleh Komisi II DPR.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy menanggapi putusan MK terkait caleg terpilih dilarang mundur untuk maju di pilkada. Putusan itu akan dibahas dalam RUU Pemilu.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pembahasan revisi undang-undang (RUU) terkait pemilu sebaiknya dibahas pada awal periode.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih memerlukan waktu untuk melakukan revisi UU Pemilu.
Pembina Perludem Titi Anggraini meminta DPR segera merevisi UU Pemilu. Ia tak ingin adanya jebakan elektoral jika pembahasan ditunda mendekati Pemilu 2029.
Presidential threshold telah dihapus, dengan begitu revisi UU Pemilu mendesak untuk dilakukan.