
Revisi UU Pemilu, PKS Usul Bentuk Dapil Nasional untuk Ketum Partai Nyaleg
Komisi II DPR mengajukan RUU Pemilu ke Baleg. Anggota Baleg dari PKS Al Muzzammil Yusuf mengusulkan adanya dapil nasional untuk ketum partai yang maju Pileg.
Komisi II DPR mengajukan RUU Pemilu ke Baleg. Anggota Baleg dari PKS Al Muzzammil Yusuf mengusulkan adanya dapil nasional untuk ketum partai yang maju Pileg.
DPR tengah menggodok revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Draf revisi UU Pemilu berisi 741 pasal dan 6 buku.
Komisi II DPR mengusulkan Pemilu dan Pilkada diatur dalam satu undang-undang (UU). Alasannya adalah penyederhanaan sistem pemilihan.
Komisi II bersama Baleg DPR RI akan menggelar rapat terkait revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu siang ini. Rapat membahas harmonisasi RUU Pemilu.
Parliamentary threshold menjadi isu yang selalu dibicarakan terkait UU Pemilu. Bagaimana nasib besaran PT dalam revisi UU Pemilu kali ini?
Draf revisi UU Pemilu sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. Ini poin-poin penting revisi UU Pemilu kali ini:
Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tengah digodok di Komisi II DPR. Apa saja yang menjadi poin dalam revisi UU tersebut?
Komisi II memaparkan sejumlah alasan mengapa peradilan khusus pemilu dibutuhkan, salah satunya agar tidak ada kewenangan berlebih di satu lembaga.
Polarisasi saat Pemilihan Presiden 2019 membuat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu dinilai patut direvisi.
Revisi Undang-Undang Pemilu digodok Komisi II DPR dengan salah satu highlight atau sorotannya adalah batas syarat partai politik bisa melenggang ke Senayan.