
MA Diusulkan Bisa Diskualifikasi Capres yang Terlibat Money Politics
MA akan diberi kewenangan bisa mendiskualifikasi Capres dan Cawapres yang terbukti secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) melakukan politik uang.
MA akan diberi kewenangan bisa mendiskualifikasi Capres dan Cawapres yang terbukti secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) melakukan politik uang.
Arief membantah kalau pertemuan tersebut membicarakan subtansi UU Pemilu. Sebab dalam kewenangannya hakim konstitusi tidak boleh membicarakan rancangan UU.
Wakil Ketua Pansus Pemilu DPR RI dari Gerindra, Ahmad Riza Patria bertanya pada Panglima, kapan kira-kira TNI diberikan hak pilih.
Pansus RUU Pemilu DPR RI mengadakan rapat kerja dengan TNI, Polri dan Kejaksaan Agung. Rapat diadakan dalam upaya pengamanan Pemilu Serentak 2019.
Sekjen PAN Eddy Suparno menyebut usulan Bawaslu untuk bisa membubarkan partai politik perlu dikaji serius. Kenapa?
PAN menilai Pemilu sistem terbuka terbatas sama dengan tertutup dan dikhawatirkan menimbulkan oligarki politik.
Wacana penguatan kewenangan Bawaslu untuk bisa membubarkan partai politik banyak menuai kritik. PKB menilai penambahan kewenangan itu bisa membuat konflik baru.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai wacana pemberian wewenang Badan Pengawas Pemilu untuk membubarkan Parpol perlu dikaji lebih dalam.
Jimly Asshiddiqie mengusulkan penguatan Bawaslu untuk bisa mengajukan pembubaran partai politik. Sekjen PPP Arsul Sani menyebut pihaknya kurang setuju.
Wasekjen PKS Mardani Ali Sera, mendukung adanya penguatan kewenangan bagi Bawaslu. Tapi tidak dengan pemberian kewenangan membubarkan parpol.