
Inkonsistensi Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Perubahan keempat UU MK sedang dijalankan oleh DPR dan pemerintah. Di antara pengaturan yang patut disorot adalah konsep masa jabatan yang baru.
Perubahan keempat UU MK sedang dijalankan oleh DPR dan pemerintah. Di antara pengaturan yang patut disorot adalah konsep masa jabatan yang baru.
Beberapa fenomena mengenai revisi undang-undang strategis dan isu amandemen UUD seharusnya menjadi perhatian bersama.
Perubahan UU MK pada 2024 ini juga hampir sama dengan sebelumnya, terkait masa jabatan hakim MK dan mekanisme recall melalui konfirmasi kepada lembaga pengusul.
Isu politisasi kuasa kehakiman dalam UU MK, akomodasi koalisi politik dalam revisi UU Kementerian Negara, hingga ancaman kebebasan pers dalam RUU Penyiaran.
Revisi UU MK tak hanya dinilai tidak penting dan tidak mendesak, tetapi juga terang-terangan menyerang kekuasaan kehakiman.
Proses pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tidak lazim.
Pimpinan DPR membeberkan proses legislasi revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah disepakati tingkat I antara DPR dan pemerintah.
Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti memberikan catatan soal revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi (MK) memilih tidak berkomentar soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) oleh DPR. Apa alasannya?
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, buka suara soal revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang tengah ramai dibahas.