
Wamenkumham Sebut Revisi KUHP Disahkan Paling Lambat Juni 2022
"Jadi soal KUHP itu, berulang kali kami katakan bahwa itu sudah persetujuan tingkat pertama," kata Wamenkumham Eddy Hiariej.
"Jadi soal KUHP itu, berulang kali kami katakan bahwa itu sudah persetujuan tingkat pertama," kata Wamenkumham Eddy Hiariej.
PBNU meminta DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan revisi KUHP. Pimpinan DPR menargetkan RKUHP akan selesai di masa sidang 2022.
DPR mengesahkan 40 RUU masuk dalam Prolegnas 2022, salah satunya Rancangan KUHP. Alhasil, RKUHP ini menjadi rancangan terlama yang belum juga disahkan.
DPR RI menyetujui 4 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU KUHP, RUU tentang Pemasyarakatan, RUU ITE, dan RUU tentang BPK.
Salah satu pasal RKUHP yang dianggap kontroversial adalah "kriminalisasi" terhadap perempuan korban perkosaan yang "terpaksa" melakukan aborsi.
Menurutnya, mereka menggunakan pakaian serba hitam sebagai tanda duka kepada KPK.
Ketua MPR Zulkifli Hasan ingin RUU KUHP segera disahkan sebelum periode jabatan DPR selesai pada 30 September mendatang. Dia pun mengungkap alasannya.
Proses revisi KUHP telah diupayakan sejak 50 tahun lalu, melampaui pergantian 7 presiden dan 13 menteri. Belum disahkan karena lebih dinilai lebih buruk?
Ketua Tim Perumusan Revisi KUHP, Prof Muladi mengaku kecewa karena pengesahan revisi KUHP ditunda. Saksikan Blak-blakan Prof Muladi selengkapnya di detik.com.
"Seminggu tiga kali selama empat tahun terakhir ini kami berdebat dengan DPR untuk membahas revisi ini. Tapi akhirnya kok begini," kata Muladi.