
Perkiraan Postur RAPBN 2026 'Sangat Menantang'
Pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif.
Pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif.
Momen unik terjadi saat Sidang Kabinet, Sri Mulyani menahan diri memaparkan Rancangan APBN 2026 karena data masih rahasia.
Ketua DPR Puan Maharani menutup Masa Sidang IV 2024-2025. Ia menekankan kebijakan jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045 dan dukungan anggaran yang efisien.
DPR dan pemerintah sepakat target penerimaan pajak RAPBN 2026 sebesar 10,08%-10,54% dari PDB.
Pemerintah optimis penurunan tarif impor AS dari 32% ke 19% akan dorong pertumbuhan sektor manufaktur, proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% pada 2025.
DPR RI mengesahkan RAPBN dan RKP 2026 untuk dibahas lebih lanjut. RAPBN-RKP 2026 itu akan menjadi pedoman pemerintah menyusun RUU APBN dan Nota Keuangan 2026.
DPR RI merestui RAPBN dan RKP 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Hasil pembahasan akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai APBN di Istana Kepresidenan, Selasa (22/7).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Wamenkeu Suahasil Nazara melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai APBN.
Banggar DPR menyepakati empat laporan panitia kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026.