
PSHK UII Kritik Kewenangan Tambahan DPR Evaluasi Pejabat: Abuse of Power
DPR RI setujui revisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2020, menambah kewenangan evaluasi pejabat negara. Peneliti menilai ini berpotensi abuse of power.
DPR RI setujui revisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2020, menambah kewenangan evaluasi pejabat negara. Peneliti menilai ini berpotensi abuse of power.
Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia meminta kepada Ketua KPU RI untuk mundur udai disanksi DKPP.
Peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) UII menyebut putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu merugikan kepentingan hukum yang lebih luas.
RUU HIP dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan dan melanggar UUD 1945. Karena itu PSHK UII mendesak dihentikan pembahasannya dan dikeluarkan dari Prolegnas.