
Eddy Soeparno Dorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim Masuk Prolegnas
Eddy Soeparno mendorong Undang-undang Pengelolaan Iklim bisa dijadikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk diajukan.
Eddy Soeparno mendorong Undang-undang Pengelolaan Iklim bisa dijadikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk diajukan.
Wakil Ketua Komisi II DPR F-PDIP Aria Bima menilai, jika RUU itu dalam kategori mendesak, Presiden Prabowo Subianto bisa menerbitkan perppu.
Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan program legislasi nasional atau prolegnas dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
DPR RI mengesahkan 41 RUU Program Legislatif Nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dan 176 RUU di Prolegnas 2025-2029.
Baleg DPR bersama pemerintah menyepakati 41 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Berikut daftar lengkapnya.
Baleg DPR RI bersama pemerintah menyetujui sebanyak 41 rancangan undang-undang (RUU) masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Pemerintah mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2025-2029. Hal ini disampaikan dalam rapat yang digelar di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan sejumlah rancangan hingga revisi undang-undang (RUU) untuk masuk Prolegnas Priotitas 2025.
Baleg DPR mengusulkan 10 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025. 10 RUU itu meliputi revisi UU Kejaksaan dan revisi UU MD3.
Baleg DPR melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke Kalimantan Barat (Kalbar). Agenda tersebut menyerap masukan pembahasan Prolegnas.