
"Earmarking" dalam RUU Keuangan Pusat-Daerah
RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Prolegnas Prioritas 2021 menunjukkan iktikad konkret pemerintah mereformasi regulasi fiskal daerah.
RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Prolegnas Prioritas 2021 menunjukkan iktikad konkret pemerintah mereformasi regulasi fiskal daerah.
RUU Perampasan Aset memiliki fungsi strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, setelah 13 tahun terbengkalai RUU ini tidak kunjung disahkan.
Pembahasan RUU Ibu Kota Negara masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Baleg DPR RI mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi ingin RUU ini dibahas segera.
Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) masuk Prolegnas Prioritas 2021, begini tanggapan dari Menkominfo Johnny G Plate.
Prolegnas Prioritas 2021 telah disahkan tanpa RUU Pemilu di dalamnya. Begini catatan PD dan PKS terhadap Prolegnas Prioritaas 2021.
DPR RI mengesahkan 33 rancangan atau revisi UU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021. DPR dan Pemerintah sepakat menghapus RUU Pemilu, tapi RUU BPIP tetap ada.
DPR RI menggelar rapat paripurna yang salah satunya beragendakan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021. 196 anggota DPR tak menghadiri rapat paripurna kali ini.
Keterlambatan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 cukup disayangkan. Dikhawatirkan akan membawa efek domino yang menyebabkan kinerja legislasi kurang maksimal.
DPR RI kembali akan menggelar rapat paripurna siang hari ini. Rapat akan membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Menkumham Yasonna menginginkan RKUHP masuk Prolegnas Prioritas 2021. Keinginan Yasonna mendapat dukungan dari anggota dan pimpinan Komisi III DPR.