
Benahi Praktik Usaha Curang, KKP Gandeng Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk membenahi penangkapan ikan nasional, apalagi menyoal soal kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk membenahi penangkapan ikan nasional, apalagi menyoal soal kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.
Pemerintah masih menyusun aturan turunan mengenai Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur nomor 11 tahun 2023.
Peraturan Pemerintah mengenai Penangkapan Ikan Terukur nomor 11 tahun 2023 telah telah terbit bulan lalu.
Nelayan Pati sempat melakukan demo menolak Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah.
Kementerian Kelautan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengumpulkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh provinsi.
Pelaku usaha penangkapan ikan mengaku lebih efektif dengan kebijakan PNBP pascaproduksi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap alasan mengapa pemerintah membuat kebijakan zona penangkapan ikan terukur.
Demi keadilan untuk nelayan kecil hingga pengusaha, pemerintah akan menerapkan zona penangkapan ikan terukur.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjawab saran dari sejumlah pengusaha penangkapan ikan berkaitan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur
Pengusaha dan nelayan saat ini sudah mulai melaksanakan kebijakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi. Pengusaha punya saran.