
Pukat UGM Minta Dewan Pengawas Tak Sulitkan Gerak Penindakan KPK
Pukat UGM menilai aturan penegakan hukum harus izin ke Dewan Pengawas dinilai akan menghambat kerja KPK.
Pukat UGM menilai aturan penegakan hukum harus izin ke Dewan Pengawas dinilai akan menghambat kerja KPK.
Politikus PKS, Indra mengungkit wacana penerbitan Perppu KPK. Indra mempertanyakan Perppu KPK yang tak terdengar kelanjutannya.
"Jadi dengan kondisi seperti saat ini semakin mempertegas bahwa wacana penerbitan perppu hanya sekadar lip service Presiden Jokowi semata," kata Kurnia ICW.
PKS menyebut drama antikorupsi 3 menteri Jokowi tak cukup untuk memberantas korupsi. Stafsus Presiden Bidang hukum Dini Shanti Purwono menjawab kritik PKS.
"Drama itu kan salah satu cara untuk mengingatkan agar kita menjauhi korupsi. Tidak perlu dikaitkan dengan Perppu KPK," kata Ace Hasan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK. Menurut Jokowi, masih banyak yang perlu dievaluasi dari program di KPK.
"Kita lihatlah tanggung jawab moral merekalah sekarang ini, masih sekencang dulu atau malah udah 'mendem' setelah menikmati manisnya kekuasaan."
Jokowi masih ingin mengevaluasi program-program terkait pencegahan-pemberantasan korrupsi.
Menko Polhukam Mahfud Md ikut mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merapat ke KPK.
"Presiden tidak mengatakan itu. Presiden mengatakan belum memutus untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perppu," kata Mahfud.