
Surya Paloh Klaim Jokowi dan Parpol Pemerintah Sepakat Tak Perlu Perppu KPK
Menurut Surya Paloh, Jokowi dan parpol koalisi sepakat bahwa penerbitan Perppu KPK tidak diperlukan.
Menurut Surya Paloh, Jokowi dan parpol koalisi sepakat bahwa penerbitan Perppu KPK tidak diperlukan.
Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) menyarankan agar masyarakat yang menolak UU KPK hasil revisi mengajukan uji materi ke MK.
Diskusi bertema 'Menimbang Urgensi Perppu UU KPK' digelar di Gedung Iluni UI Salemba, Jakarta. Diskusi dihadiri Junaedi, Chudry Sitompul, dan Andre Rahardian.
"Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Yang bisa meng-impeach presiden itu hanya hukum pidana," kata Mahfud Md.
Ketum NasDem Surya Paloh khawatir penerbitan Perppu KPK berbuntut pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
Bagaimana Presiden Jokowi menyikapi berbagai tuntutan seputar Undang-Undang KPK hasil revisi akan berimplikasi pada legitimasi politiknya.
Menerbitkan Perppu sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi aspirasi rakyat dan menyelamatkan negara dari keadaan genting menjadi pilihan Presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) KPK yang sudah disahkan DPR.
Survei KedaiKOPI menyatakan pemilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menganggap UU KPK akan melemahkan kinerja KPK. Apa kata Istana?
Joko Widodo diminta segera mengeluarkan Perppu KPK. Jokowi tak perlu ragu menerbitkan Perppu sebab kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden.