
Gerindra Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK asal...
Gerindra setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK jika isinya terkait dewan pengawas tidak boleh diangkat presiden.
Gerindra setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK jika isinya terkait dewan pengawas tidak boleh diangkat presiden.
Partai Demokrat sepakat dengan usulan perppu penangguhan UU KPK hasil revisi selama satu tahun. Demokrat menilai penangguhan itu menguntungkan semua pihak.
ICW mengatakan menerbitkan perppu merupakan hak prerogatif presiden. ICW meminta seluruh unsur pemerintah mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Sejumlah pihak mendesak presiden segera mengeluarkan Perppu KPK. Hal itu juga dibahas dalam diskusi 'Perppu KPK, Apa Perlu?' di Jakarta, Sabtu (5/10/2019).
Direktur Pengkajian Pancasila Universitas Jember Bayu Dwi mengusulkan Jokowi mengeluarkan perppu penangguhan atas berlakunya Revisi UU KPK setelah diundangkan.
Tenaga Ahli Utama KSP Ifdhal Kasim menyatakan Presiden Jokowi masih mempertimbangkan terkait Perppu KPK. Jokowi mempertimbangkan usulan akademisi dan parpol.
Mahfud Md yakin Presiden Jokowi bisa menuntaskan persoalan negara yang dianggap 'simalakama'.
Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjabarkan 4 Perppu yang pernah diterbitkan Presiden Joko Widodo, apa saja?
"Perppu itu mengkoreksi kesalahan presiden dan DPR dalam revisi UU KPK. Banyaknya pasal yang keliru secara asas dan konsep harusnya dikoreksi," kata Donal.
"Jadi kalau memang presiden merasa perlu merespons dinamika di masyarakat, ketimbang nurut pada partai politik, keluarkan saja perppunya," kata Bivitri.