
Azyumardi Azra: Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK
"Demo-demo itu saya kira... perlu diperhatikan secara cermat oleh Presiden Jokowi," kata Azyumardi Azra.
"Demo-demo itu saya kira... perlu diperhatikan secara cermat oleh Presiden Jokowi," kata Azyumardi Azra.
Gelombang dukungan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru terus bermunculan.
LSI bertanya ke publik terkait perlukah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang dinilai melemahkan KPK.
"Harusnya terjadi pembahasan ulang, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilalui," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi.
"Penerbitan perppu itu sama sekali tidak berdampak pada pemakzulan. Pemakzulan presiden itu dilihat dari tindak pidana yang dilakukan presiden," kata PSHK.
ICW menilai kesalahan pengetikan dalam UU KPK baru mengonfirmasi proses pembahasan dilakukan serampangan.
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai Jokowi tidak akan mempermalukan DPR.
Partai Gerindra mengaku tak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK.
Jadi ini betul-betul diuji kenegarawanan Presiden apakah dengarkan rakyat atau parpol. Presiden harus ingat, Presiden dipilih oleh rakyat," kata Asfinawati.
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di DPR.