
Guru Besar Hukum soal Perppu KPK: Jokowi Jangan Ragu-ragu
Prof M Fauzan, meminta Presiden Joko Widodo jangan menjadi peragu menyikapi UU KPK. Apakah akan mengeluarkan Perppu KPK atau menunggu judicial review di MK.
Prof M Fauzan, meminta Presiden Joko Widodo jangan menjadi peragu menyikapi UU KPK. Apakah akan mengeluarkan Perppu KPK atau menunggu judicial review di MK.
"Belum diserahkan, masih di DPR, akan diserahkan segera. Dalam waktu dekat sebelum tanggal 17 Oktober," ujar Masinton soal perbaikan UU KPK yang typo.
Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho menyebut operasi tangkap tangan (OTT) akan terganggu jika UU KPK yang baru berlaku. Simak analisisnya di sini:
Masinton bicara tentang desakan agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK baru. Dia mengatakan diterbitkan atau tidaknya Perppu KPK merupakan subjektivitas Jokowi.
"(Perppu KPK) Didiskusikan, didebatkan, cukupkan dengan debat-debat per hari itu. Tapi saya kira sangat penting itu jalan terakhir ya," kata Wapres JK.
ICW membuat prediksi 10 hal buruk yang bisa terjadi di Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK baru.
Polemik UU KPK masih bergulir. Presiden Jokowi masih belum memutuskan untuk menerbitkan Perppu KPK. Lantas, siapa saja yang mendukung diterbitkannya perppu?
"Saya pikir adik-adik sudah lihat jawaban mereka bicara juga ada yang typo, ada yang segala macam, saya pikir kita manusiawi saja," kata Basari.
Isu pemakzulan terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK yang baru disahkan DPR mencuat.
"Survei itu jadi bahan pertimbangan saya kira, bukan jadi bahan penentu. Menentukan UU itu tidak bisa kemudian berdasarkan hasil survei," kata Arsul.