
Istana Respons Kabar Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara
Isu pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dibantah Istana. Kepala PCO menegaskan tidak ada pembahasan terkait hal tersebut dalam rapat kabinet.
Isu pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dibantah Istana. Kepala PCO menegaskan tidak ada pembahasan terkait hal tersebut dalam rapat kabinet.
Presiden Prabowo berencana membentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk memperbaiki sistem perpajakan dan mengatasi kebocoran anggaran. Ini bocorannya.
CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, mengumumkan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara untuk perbaikan sistem perpajakan dan pendapatan negara.
Menteri Keuangan menandatangani PMK Nomor 79/2024 tentang perpajakan KSO, berlaku 18 Oktober 2024.
Menkeu Sri Mulyani tandatangani MLI STTR dengan 42 negara untuk mencegah penghindaran pajak. Ini langkah penting untuk keadilan dan transparansi ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengatakan, tantangan ini hadir utamanya dalam bidang perpajakan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah merancang target pendapatan negara di 2025 sebesar Rp 2.996,9 triliun.
Tersangka ARS, merupakan Direktur PT PPSB, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui Wajib Pajak PT PPSB.
Wajib pajak diharuskan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terakhir 30 Juni 2024. Berikut cara pemadanan NIK-NPWP.
Program kerja yang ditawarkan Prabowo untuk menaikkan tax ratio menjadi 23% membawa optimisme tersendiri meskipun hal tersebut bukanlah hal mudah untuk dicapai.