detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 16:28 WIB
Prof Suparji soal Kewenangan Penyidikan Tunggal di UU PPSK: Kebijakan Radikal
Prof Suparji Ahmad menilai UU PPSK adalah kebijakan radikal.
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 16:28 WIB
Prof Suparji Ahmad menilai UU PPSK adalah kebijakan radikal.
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 16:11 WIB
"Saya nilai adanya UU PPSK khususnya soal kewenangan penyidikan tersebut akan menimbulkan terjadinnya tumpang tindih dengan KUHAP," katanya.
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 13:43 WIB
IMM mengkritik UU PPSK yang memberikan kewenangan penuh pada OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana jasa keuangan. IMM menyebut itu bertabrakan KUHP.
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 12:32 WIB
GMNI menilai kewenangan penuh penyidikan kepada OJK atas tindak pidana jasa keuangan itu rawan disalahgunakan.
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 12:02 WIB
Lemkapi mengatakan berdasarkan aturan, penyidik hanya ada dua yakni polisi sendiri tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 20:56 WIB
UU PPSK memberikan kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK. Menurut Yudi Purnomo, kewenangan tersebut berpotensi menjadikan OJK rawan korupsi.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 15:16 WIB
"Pemberian kewenangan ini berbahaya karena tidak ada komisi yang berwenang mengawasi OJK," kata Prof Ratno Lukito.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 12:54 WIB
"Jadi jika salah satu diberi kewenangan absolut, di situ justru saya rasa akan muncul potensi-potensi korupsi baru. Sangat berbahaya sekali," ujar Sahroni.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 10:01 WIB
Pengacara korban binomo mengkritik pemberian kewenangan penyidikan di jasa keuangan ke OJK. Menurutnya, selama ini kinerja Polri sudah cepat dan profesional.
detikNewsKamis, 05 Jan 2023 21:12 WIB
Pakar hukum menilai kewenangan OJK sebagai satu-satunya institusi yang berhak melakukan penyidikan di sektor keuangan bertentangan dengan UU Polri dan KUHAP.