
Kejaksaan Bisa Menyadap, Ini Bedanya dengan KPK
UU Kejaksaan disahkan pekan ini dengan memberikan hak penyadapan kepada kejaksaan. Namun ada klausul khusus yang penyadapan harus berdasarkan UU khusus.
UU Kejaksaan disahkan pekan ini dengan memberikan hak penyadapan kepada kejaksaan. Namun ada klausul khusus yang penyadapan harus berdasarkan UU khusus.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap OTT berkurang karena hal tersebut murni informasi dari masyarakat dan tergantung kecerobohan calon koruptor.
MK memutuskan penyadapan KPK tanpa perlu izin dewas. Anggota DPR Johan Budi menilai ada keuntungan yang dipetik dari putusan MK penyadapan tak perlu izin dewas.
KPK mengajukan 600 izin penyadapan kepada dewan pengawas (Dewas). Meski menjadikan pencegahan prioritas, KPK memastikan juga tetap berfokus pada penindakan.
Dewas KPK menerima 234 pemohonan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan di semester pertama 2020. Proses pemberian izin 4-6 jam.
"Pemusnahan hasil penyadapan menurut UU KPK memang ada di Pasal 12D, di sana ada dimusnahkan ketika tidak berhubungan dengan pembuktian...," ujar Ali Fikri.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan mesin penindakan KPK masih terus berjalan.
Dewan Pengawas (Dewas) KPK memaparkan mengenai prosedur izin penyadapan dari mulai pengajuan hingga pelaporan hasil penyadapan.
Upaya pemberantasan korupsi dari Gedung Merah-Putih kini lebih berliku. KPK perlu mengantongi izin sebelum membekuk para terduga koruptor.