
Pemprov Bengkulu Evaluasi Tenaga Honorer Non ASN, Fokus Validasi Data
Seluruh kepala OPD diminta menyerahkan hasil validasi data tenaga honorer non ASN di Bengkulu yang masih aktif bekerja di masing-masing instansi.
Seluruh kepala OPD diminta menyerahkan hasil validasi data tenaga honorer non ASN di Bengkulu yang masih aktif bekerja di masing-masing instansi.
Tim Hukum Gubernur Bengkulu terpilih, Helmi Hasan-Mian, memperingatkan oknum calo jabatan yang mengaku staf khusus dan menawari jabatan hingga kerja sama.
Rektor UIN-FAS menilai Bumi Rafflesia berkaitan dengan masa penjajahan dan tidak memiliki nilai kebanggaan bagi Bengkulu sehingga diusulkan diubah namanya.
Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga honorer melalui seleksi secara transparan.
Program makan bergizi gratis di Bengkulu belum dilaksanakan. Dinas Koperasi UKM usulkan 6 koperasi untuk suplai bahan pangan, meski belum ada juknis.
Pelabuhan Pulau Baai merupakan jalur utama ekspor di Bengkulu, namun sejak tahun 2018 lalu terus mengalami pendangkalan.
Pemprov Bengkulu membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk memberantas mafia tanah. Pembentukan satgas ini agar negara tidak dirugikan oleh mafia tanah
KPK menggeledah 7 rumah pribadi dan 5 kantor Pemprov Bengkulu untuk mencari bukti dugaan korupsi Gubernur. Penyitaan dokumen dan barang bukti dilakukan.
KPK kembali melakukan penggeledahan ruang kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
Tim KPK menggeledah kantor Gubernur Bengkulu terkait dugaan pemerasan Gubernur non aktif. Plt Gubernur minta pejabat kooperatif saat dipanggil KPK.