detikSumutSabtu, 28 Mar 2026 17:59 WIB
Jalan di Pematangsiantar Amblas Sedalam 3 Meter
Jalan amblas sedalam 3 meter di Pematangsiantar akibat gorong-gorong pecah. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.
detikSumutSabtu, 28 Mar 2026 17:59 WIB
Jalan amblas sedalam 3 meter di Pematangsiantar akibat gorong-gorong pecah. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.
detikSumutRabu, 18 Mar 2026 15:28 WIB
detikers yang tinggal di Kota Medan dan daerah lainnya di Sumatera Utara (Sumut), simak jadwal buka puasa untuk hari ini, Rabu, 18 Maret 2026.
detikSumutRabu, 11 Mar 2026 08:59 WIB
Pematangsiantar, kota transit menuju Danau Toba, menyimpan sejarah kelam sebagai kamp interniran Eropa saat Perang Dunia II. Jejaknya kini hampir hilang.
detikSumutSelasa, 10 Mar 2026 23:37 WIB
Bagi detikers yang berada di Kota Medan dan wilayah lainnya di Sumatera Utara, simak jadwal lengkap waktu imsak dan salat subuh untuk hari Rabu, 11 Maret 2026.
detikSumutSenin, 09 Mar 2026 20:11 WIB
Dosen Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar dilaporkan atas dugaan pelecehan. Proses hukum berjalan setelah pemecatan dan pemeriksaan oleh polisi.
detikSumutMinggu, 08 Mar 2026 15:30 WIB
detikers yang tinggal di Kota Medan dan daerah lainnya di Sumatera Utara (Sumut), simak jadwal buka puasa untuk hari ini Minggu, 8 Maret 2026.
detikSumutSabtu, 07 Mar 2026 19:01 WIB
Dosen Universitas HKBP Nommensen dipecat karena dugaan pelecehan terhadap mahasiswi. Universitas berkomitmen mendampingi korban dan menegakkan etika akademik.
detikSumutJumat, 06 Mar 2026 15:58 WIB
Bagi detikers yang tinggal di Kota Medan dan daerah lainnya di Sumatera Utara, simak jadwal buka puasa untuk hari ini Jumat, 6 Maret 2026 ini.
detikSumutKamis, 05 Mar 2026 22:58 WIB
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, ancam tahan THR ASN yang belum bayar PBB. Gubernur Bobby Nasution akan pertanyakan kebijakan ini.
detikSumutSelasa, 03 Mar 2026 23:56 WIB
Ombudsman Sumut menyoroti kebijakan Wali Kota Pematangsiantar yang menjadikan pembayaran PBB syarat ASN untuk menerima THR dan TPP, dinilai maladministrasi.