Berita dan Informasi Partisipasi publik Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 30 Sep 2025 14:28 WIB

DPR Bakal Susun UU Ketenagakerjaan Baru

DPR RI akan segera menyusun UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut putusan MK.

detikFinanceRabu, 24 Sep 2025 20:23 WIB

Revisi UU BUMN Bakal Atur Rangkap Jabatan Jadi Komisaris

Pemerintah bersama DPR sedang merevisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang diatur soal rangkap jabatan.

detikFinanceSenin, 22 Sep 2025 16:33 WIB

Puan Jawab Tuntutan Buruh soal RUU Ketenagakerjaan

Ketua DPR Puan Maharani bertemu buruh yang berunjuk rasa, merespons tuntutan RUU Ketenagakerjaan.

detikSumutJumat, 05 Sep 2025 21:01 WIB

Dasco Umumkan DPR Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri, Kecuali Undangan

DPR RI mengumumkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan.

detikNewsJumat, 05 Sep 2025 08:00 WIB

Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Dibawa ke Senayan

Aktivis dan influencer menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat ke DPR, meminta bukti konkret atas janji-janji. Tuntutan ini viral di media sosial sebelum diserahkan.

detikNewsRabu, 03 Sep 2025 20:09 WIB

Mensos Sebut Digitalisasi Bansos Langkah Penting Pastikan Transparansi

Pemerintah akan uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi pada September 2025. Sistem baru ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pemutakhiran data.

detikEduRabu, 03 Sep 2025 18:30 WIB

PPI Turki: Sahkan UU Perampasan Aset-Batasi Gaji dan Tunjangan DPR

PPI Turki menyerukan perbaikan demokrasi di Indonesia, termasuk pengesahan UU Perampasan Aset dan pembatasan gaji DPR.

detikFinanceSenin, 01 Sep 2025 13:15 WIB

Wanti-wanti soal RUU Perampasan Aset: Jangan Sampai Rugikan Konsumen!

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menekankan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset mesti dikaji secara teliti.

detikNewsJumat, 25 Jul 2025 15:23 WIB

KPK Bersurat, Waka DPR Ungkap Komisi III Minta Izin Rapat RKUHAP Saat Reses

KPK bersurat ke Presiden Prabowo dan DPR untuk audiensi terkait revisi KUHAP. Wakil Ketua DPR menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RKUHAP.

detikSumutMinggu, 29 Jun 2025 10:00 WIB

Bawaslu Akui Pemilu Serentak Rumit dan Membebani Penyelenggara

MK memisahkan pemilu nasional dan daerah, mengurangi beban penyelenggara, dan meningkatkan partisipasi publik. Proses transisi harus transparan.