
Video: Komisi VI DPR Hapus Status Kementerian BUMN, Diganti Jadi Badan
Komisi VI DPR RI menyepakati istilah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).
Komisi VI DPR RI menyepakati istilah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut tidak akan ada lagi rangkap jabatan dalam struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Panitia Kerja (Panja) RKUHAP yang diisi Komisi III DPR dan pemerintah sepakat menghapus pasal terkait larangan publikasi selama proses persidangan.
Panja DPR berjanji mengawal ketat penyelenggaraan haji 2025. Ia memastikan jemaah mendapatkan semua hak dan tidak boleh ada skema lain di luar keputusan.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengusulkan pembentukan Panja untuk mengusut kematian mahasiswa PPDS, dr Aulia Risma Lestari.
Pemerintah resmi menetapkan BPIH 2024 Rp 93,4 juta. Adapun, biaya haji yang harus dibayar jemaah sebesar Rp 56 juta.
Panja Komisi VIII DPR RI menyepakati usulan biaya haji pada angka Rp 93,4 juta per jemaah. Angka tersebut bukan besaran yang harus dibayar jemaah haji.
Komisi VI DPR RI berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas BUMN bermasalah soal penagihan.
Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) BUMN Karya.
Draf RUU PPRT sudah siap namun disebut tak digubris oleh pimpinan DPR untuk dibawa ke paripurna. Karena itu, Ketua Panja mengancam akan membawa ke MKD.