Berita dan Informasi Pakar hukum tata negara Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJatimKamis, 22 Agu 2024 19:38 WIB

Pakar Hukum: Putusan MK Final dan Mengikat

Baleg DPR RI menunda pengesahan RUU Pilkada pada hari ini. Langkah Baleg DPR merevisi RUU Pilkada diharapkan tak melenceng dari putusan MK.

detikNewsKamis, 22 Agu 2024 15:39 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan soal Wewenang MK dan DPR di RUU Pilkada

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai norma atau aturan yang disepakati DPR RI mengenai pilkada sah meski bertentangan dengan putusan MK. Kenapa?

detikJogjaRabu, 21 Agu 2024 14:13 WIB

Wanti-wanti Pakar Jika Revisi UU Pilkada Jadi Manuver Putusan MK: Bisa Chaos

Pakar Hukum Tata Negara UII mengingatkan pemerintah dan DPR agar revisi UU Pilkada jangan jadi manuver putusan MK. Simak peringatannya di sini.

detikNewsRabu, 15 Mei 2024 08:15 WIB

Ahli Hukum Tata Negara Minta MK Cermat Tangani Sengketa Pileg DPR

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan meminta MK cermat dalam menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI.

detikJatengRabu, 06 Mar 2024 21:22 WIB

Marak Saksi Ogah Tanda Tangan Hasil Rekapitulasi, Pakar UNS: Tak Ada Dampak

Sejumlah saksi dari paslon 01 dan 03 ogah tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi Pilpres 2024 dari KPU Solo. Begini tanggapan pakar hukum tata negara UNS.

detikNewsRabu, 06 Mar 2024 14:38 WIB

Ahli Hukum Tata Negara soal Pansus yang Dibentuk DPD: Tak Ada Dasar Hukumnya

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pakuan Andi Asrun menilai pansus yang dibentuk DPD RI mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak memiliki dasar hukum.

detikNewsRabu, 06 Mar 2024 12:35 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Pembentukan Pansus di DPD Inkonstitusional!

Pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya, Muhammad Rullyandi, menilai pansus yang dibentuk DPD RI adalah inkonstitusional.

detikNewsKamis, 22 Feb 2024 19:38 WIB

Pakar Tata Negara Nilai Usulan Hak Angket Pilpres Absurd, Ini Penjelasannya

Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Dr Fahri Bachmid menilai usulan hak angket DPR terkait Pilpres adalah inkonstitusional.

detikJabarSenin, 12 Feb 2024 17:15 WIB

Profil 3 Pakar Hukum Tata Negara yang Isi Dokumenter Dirty Vote

Saat ini linimasa tengah ramai membicarakan film dokumenter Dirty Vote yang isinya penyampaian dari pakar ahli hukum tata negara. Berikut ini profil ketiganya.

detikNewsSelasa, 14 Nov 2023 20:12 WIB

Pakar Tata Negara Sarankan Adelin Lis Ajukan PK Lagi

Adelin Lis disarankan pakar hukum tata negara mengajukan PK. Direktur Keuangan PT KNDI itu disebut bisa mengajukan PK lebih dari sekali.