
Ketua PBNU Berkelakar 'Sogokan Hasanah' di Rapat DPR: Kalau KPK Dengar Marah
Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan kewenangan terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang bukan suatu sogokan.
Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan kewenangan terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang bukan suatu sogokan.
Selama ini penerima konsesi lebih fokus pada aspek ekonomi dan melupakan ekologi dan etika seperti pencemaran, transisi energi, dan kependudukan.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengingatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mengelola izin usaha pertambangan agar dapat mematuhi aturan.
PP Muhammadiyah resmi mengumumkan siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan. Ini kata Din Syamsuddin.
Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kajian dilakukan selama dua bulan lebih diwarnai pro dan kontra di internal.
Keputusan resmi Muhammadiyah akan diumumkan dalam Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah.
PP Muhammadiyah menerima tawaran izin tambang. Hal ini menyusul NU yang lebih dulu menyambutnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka-bukaan soal mendapat tawaran pengelolaan tambang.
Menteri Investasi menjadi pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan.