Berita dan Informasi Omnibus law Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 19 Jul 2022 13:15 WIB

(Bukan) Jalan Mulus Omnibus

UU No. 13 Tahun 2022 bukanlah obat yang tepat untuk mengatasi persoalan konstitusionalitas UU Cipta Kerja.

detikNewsSenin, 27 Jun 2022 16:25 WIB

Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK karena Legalkan Omnibus Law-Salah Ketik

Partai Buruh menggugat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke MK. Apa argumennya?

detikBaliSenin, 20 Jun 2022 11:55 WIB

Jokowi Sahkan UU PPP Baru, Omnibus Law Bukan Lagi Kewenangan Menkumham

Presiden Jokowi mengesahkan UU PPP Nomor 13 Tahun 2022. Salah satunya mengatur perubahan kewenangan atas omnibus law, dari Menkumham ke Sekretaris Negara.

detikNewsSenin, 30 Mei 2022 11:39 WIB

UU PPP, Mensesneg Ambil Alih Kewenangan Menkum Undangkan UU-PP-Perpres

DPR mengesahkan revisi UU P3.Salah satunya soal kewenangan Menkumham dalam mengundangkan UU-Perpres.

detikFinanceSelasa, 24 Mei 2022 12:34 WIB

Ditolak Buruh, Revisi UU PPP Akhirnya Resmi Disahkan DPR

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

detikNewsSabtu, 21 Mei 2022 16:58 WIB

Massa Buruh Gelar Unjuk Rasa di Patung Kuda

Massa dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bersama mahasiswa berunjuk rasa di Patung Kuda. Aksi diawali dengan long march.

detikNewsSabtu, 21 Mei 2022 16:34 WIB

Tak Cuma Omnibus Law, Buruh Tuntut Setop Kerja Kontrak dan Penggusuran

Lanjut Nining, pihaknya juga menyoroti soal penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang berdampak pada ekonomi masyarakat.

detikNewsSelasa, 17 Mei 2022 13:19 WIB

Preseden Buruk Menyiasati Cacat Formil Perundang-Undangan

Tinggal sedikit waktu tersisa untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sebelum menjadi inkonstitusional sepenuhnya. DPR dan pemerintah menyiasatinya.

detikNewsSenin, 18 Apr 2022 09:15 WIB

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Revisi UU PPP Mengesankan DPR Ugal-ugalan

Herlambang menilai revisi UU PPP mengesankan DPR ugal-ugalan. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja, bukan malah merevisi UU P3.

detikNewsMinggu, 10 Apr 2022 09:25 WIB

YLBHI Cium Akal-akalan DPR di Balik Revisi UU P3 untuk Legitimasi Omnibus Law

YLBHI mencium akal-akalan di balik revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Yaitu untuk mengakali legitimasi omnibus law dan Putusan MK.