
Aksi Buruh Kawal Putusan MK Soal Omnibus Law
Partai Buruh dan aliansi buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (31/10). Mereka menuntut agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.
Partai Buruh dan aliansi buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (31/10). Mereka menuntut agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.
Massa buruh long march menuju Mahkamah Konstitusi (MK) dan seberang Istana Merdeka. Massa meminta MK mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
NasDem menyampaikan refleksi akhir tahun terkait situasi dan kondisi Indonesia. NasDem di antaranya menyoroti vaksinasi Corona hingga pemberantasan korupsi.
Omnibus law UU Cipta Kerja telah disahkan Presiden Jokowi. Ketua DPR Puan Maharani meminta atensi seluruh komisi untuk mengimplementasikan UU No 11 Tahun 2020.
Guru Besar UGM yang pernah menjadi ahli Pilpres di MK untuk kubu Jokowi itu menyoroti soal tumpang tindih hukuman di UU Cipta Kerja. Berikut penjelasannya.
Viral di medsos, UU Cipta Kerja memuat definisi berputar tentang minyak dan gas bumi. Ternyata definisi ini sama dengan yang dimuat dalam UU Migas.
"Yang pasti tetap menolak Omnibus Law Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan," ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSSK SPSI Roy Jinto Ferianto.
Kesalahan dijumpai dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain di halaman 6, kesalahan ditemukan di halaman 757.
Omnibus Law Cipta Kerja kini sudah resmi diteken Presiden Jokowi. Dalam perjalanannya, UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi hingga akhirnya diundangkan.
Omnibus UU Cipta Kerja kini sudah resmi diundangkan. Jumlah halaman final menjadi 1.187 lembar.