detikNewsRabu, 14 Okt 2020 06:51 WIB
10 Beda Naskah UU Cipta Kerja Setelah Bolak-balik Berubah
Berikut adalah perbedaan-perbedaan dalam naskah final UU Cipta Kerja, setelah lima kali mengalami perubahan. Simak selengkapnya.
detikNewsRabu, 14 Okt 2020 06:51 WIB
Berikut adalah perbedaan-perbedaan dalam naskah final UU Cipta Kerja, setelah lima kali mengalami perubahan. Simak selengkapnya.
detikNewsSelasa, 13 Okt 2020 23:08 WIB
Polisi menangkap dua pelempar batu ke arah massa dari gedung DPRD Medan saat aksi menolak UU Cipta Kerja. Keduanya merupakan sekuriti di gedung DPRD Medan.
detikNewsSelasa, 13 Okt 2020 17:40 WIB
Di dalam draf final UU Cipta Kerja, ada pasal tambahan soal denda untuk pengusaha dan buruh lalai. Perubahan itu dimuat dalam draf usai tanggal pengesahan UU.
detikNewsSelasa, 13 Okt 2020 15:28 WIB
Dalam Draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman, terjadi perubahan bunyi pasal yang mengatur soal pesangon buruh. Simak perubahannya.
detikNewsSelasa, 13 Okt 2020 14:53 WIB
Korps Marinir TNI AL turut membantu kepolisian mengamankan Ibu Kota terkait demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. Ada 18 kompi yang diturunkan.
detikNewsSelasa, 13 Okt 2020 14:08 WIB
Dalam draf UU Cipta Kerja versi paling mutakhir, ada perubahan di pasal soal izin usaha berisiko tinggi. Pemda kini punya kewenangan menerbitkan izin.
detikNewsSelasa, 13 Okt 2020 12:51 WIB
DPP FSPS resmi menggugat UU Cipta Kerja ke MK terkait pasal yang menyinggung ketenagakerjaan. Ikut menggugat pula karyawan kontrak Dewa dan freelance Ayu.
detikNewsSelasa, 13 Okt 2020 11:30 WIB
Kini muncul naskah final UU Cipta Kerja versi 812 halaman. Ada bab baru yang masuk di naskah versi terbaru ini, mengatur tentang kebijakan fiskal nasional.
detikNewsSelasa, 13 Okt 2020 08:30 WIB
Dua sekuriti DPRD Medan ini kesal kepada pendemo karena pendemo melemparinya dengan batu. Dua sekuriti ini kemudian balas melempar dari arah gedung DPRD Medan.
detikNewsSenin, 12 Okt 2020 17:50 WIB
Dalam UU Cipta Kerja, sepanjang perusahaan angkutan umum sudah mengantongi izin berusaha, maka tidak perlu turunan perizinan yang berlipat.