
Ombudsman Sebut UU Cipta Kerja Berpotensi Maladministrasi
Ombudsman Republik Indonesia menyoroti Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disebut berpotensi terjadi maladministrasi.
Ombudsman Republik Indonesia menyoroti Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disebut berpotensi terjadi maladministrasi.
Serikat pekerja meminta Kementerian Ketenagakerjaan menghentikan proses RPP yang menjadi aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Petinggi KAMI, Jumhur Hidayat, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jaksel.Ia didakwa menyebarkan berita bohong terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
Kalaeidoskop 2020 kali ini Omnibus Law Cipta Kerja, mulai dari pengesahan di DPR, didemo besar-besaran, hingga akhirnya diteken Presiden Jokowi.
Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan presiden (Perpres) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.
Menaker Ida Fauziyah membeberkan mengapa Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia saat ini. Apa saja?
Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan di-review oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau Wold Trade Organization (WTO).
Massa buruh melakukan unjuk rasa di bundaran Patung, Jakarta Pusat (Jakpus). Buruh menuntut agar Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dibatalkan.
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian masih melakukan tur untuk sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja.
"Kami ingin Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia dan juga dapat menggapai pencapaian secara dramatis untuk kebangkitan penduduk Indonesia,"