Omnibus Law Cipta Kerja

Kamis, 17 Jun 2021 14:21 WIB

Di Sidang Gugatan, Arteria Bela Pasal Pesangon & Gaji UU Cipta Kerja

Anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan hari ini menghadiri sidang uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Kamis, 17 Jun 2021 13:11 WIB

Pemerintah Ungkap Manfaat Omnibus Law Cipta Kerja di Depan MK

UU Cipta Kerja atau UU 11 tahun 2020 mengalami banyak penolakan, khususnya dari kalangan buruh.

Kamis, 17 Jun 2021 13:04 WIB

4 Pembelaan Pemerintah soal Omnibus Law Cipta Kerja yang Digugat ke MK

Pemerintah menjawab gugatan terhadap Uji Formil UU Cipta Kerja, jawaban ini diungkapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan hari ini.

Sabtu, 01 Mei 2021 15:51 WIB

Serikat Buruh Minta Hakim MK Adil soal Gugatan UU Cipta Kerja

Serikat buruh meminta hakim MK bersikap adil dalam gugatan soal UU Cipta Kerja.

Minggu, 11 Apr 2021 16:59 WIB

Omnibus Law Digugat Buruh ke MK, Sudah Sampai Mana Sidangnya?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan gugatan itu sudah mulai disidangkan.

Senin, 29 Mar 2021 17:24 WIB

Hakim Tinggi Tegaskan PTUN Tidak Berwenang Adili Surpres Omnibus Law

PT TUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta atas gugatan YLBHI dkk. Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili Surpres Omnibus Law Cipta Kerja.

Jumat, 19 Mar 2021 15:11 WIB

Sidang Omnibus Law Bakal Digelar Lagi, Buruh Lanjutkan Demo

Buruh akan kembali melanjutkan demo menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Senin, 15 Mar 2021 19:36 WIB

Pengacara Anggap Saksi dari Kemenaker Tak Paham Fakta Cuitan Jumhur

Pengacara Jumhur menganggap saksi dari Kemenaker tak paham dengan isi cuitan kliennya.

Senin, 15 Mar 2021 16:37 WIB

Saksi dari Kemenaker Tak Setuju Cuitan Jumhur soal UU Omnibus Law

Jaksa menghadirkan saksi dari Kemenaker dalam sidang kasus berita bohong terkait cuitan UU omnibus law Cipta Kerja dengan terdakwa Jumhur Hidayat.

Rabu, 17 Feb 2021 09:24 WIB

Pemerintah Teken 45 PP dan 4 Perpres Turunan UU Cipta Kerja

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani 45 peraturan pemerintah (PP) dan 4 perpres sebagai turunan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.