
Ombudsman Temukan Masalah Tata Kelola Sawit, Potensi Rugi Rp 279 T/Tahun
Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil kajian sistemik potensi maladministrasi dalam layanan tata kelola industri kelapa sawit.
Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil kajian sistemik potensi maladministrasi dalam layanan tata kelola industri kelapa sawit.
Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 terhadap kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyebut regulasi kepailitan saat ini masih membuka potensi kurator dan hakim mencari untuk dari vonis pailit.
Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) atau BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di NTT.
Ombudsman gelar sosialisasi dengan Bank BRI untuk pencegahan maladministrasi. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik transparan dan akuntabel.
Ombudsman Jambi mengingatkan pemda untuk transparan dalam Seleksi CASN 2024. Pengawasan ketat diharapkan dapat mencegah pungutan liar dan maladministrasi.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mendukung cetak sawah dan irigasi untuk meningkatkan produksi padi nasional.
Ombudsman Banten menemukan fenomena siswa titipan yang menyebabkan sekolah kelebihan kapasitas peserta didik.
Pedagang Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur mengadu ke Ombudsman RI karena belum bisa berjualan di Museum dan Kampung Seni Borobudur. Ini tindak lanjutnya.
Ombudsman Jambi menyoroti masalah angkutan batu bara yang rawan menimbulkan konflik sosial. Diusulkan agar kewenangannya tidak lagi di pusat, melainkan pemda.