
Menteri Hukum Kaji Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20%
Menteri Hukum memerintahkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan untuk melakukan kajian atas putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden.
Menteri Hukum memerintahkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan untuk melakukan kajian atas putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden.
"Jangan sampai demokratisasi yang kita harapkan itu justru memiliki hambatan terhadap upaya kita mendorong konsolidasi nasional," kata Maman Abdurrahman.
Jokowi nyebut keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan ambang batas 20 persen bersifat final dan mengikat
MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold minimal 20% kursi DPR. Fraksi Gerindra DPR menghormati putusan tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap putusan ini tidak menjadi karut-marut baru.
Dua hakim MK berbeda pendapat soal gugatan presidential threshold 20%. Pemohon, mahasiswa UIN, memaparkan kerugian konstitusional yang dialami.
MK terima gugatan penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Padahal sebelumnya, aturan itu ditolak berkali-kali.
Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold haruslah direvisi. Kenapa?
Presidential threshold adalah bagian penting dalam proses Pemilu 2024. Apa itu? Berikut ini penjelasan, dasar hukum, dan penerapannya.