
Terindikasi Titipan, 1.632 Honorer Pemkab Lombok Barat Terancam Dipecat
Pemkab Lombok Barat ancam pecat 1.632 pegawai honorer yang diangkat non prosedural. Bupati menegaskan tindakan tegas diperlukan karena tidak ada anggaran.
Pemkab Lombok Barat ancam pecat 1.632 pegawai honorer yang diangkat non prosedural. Bupati menegaskan tindakan tegas diperlukan karena tidak ada anggaran.
Pemkab Lombok Barat melantik tujuh kepala OPD baru pada 8 September 2025. Bupati LAZ menekankan pentingnya kinerja dan objektivitas dalam seleksi jabatan.
Pemkab Lombok Barat akan melebur lima OPD untuk efisiensi 30% dan meningkatkan pelayanan publik. Perda baru diharapkan berlaku Januari 2026.
Pemkab Lombok Barat akan ambil alih lahan investasi terbengkalai. Bupati LAZ menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan dan pembayaran pajak oleh investor.
Warga dari Dusun Meang merasa kena PHP lantaran Pemkab Lombok Barat tak kunjung memperbaiki ruas jalan rusak di dusun mereka.
Pemkab Lombok Barat alokasikan anggaran untuk penanganan stunting, menambah Rp 4 miliar. Fokus pada anak usia 0-2 tahun untuk menurunkan angka stunting.
Pemkab Lombok Barat laporkan mantan pejabat terkait dugaan penggelapan aset SMPN 2 Gunung Sari. Bukti otentik pembelian lahan ditemukan, proses hukum berjalan.
WALHI NTB menentang rencana Pemkab Lombok Barat melegalkan tambang di Sekotong, khawatir akan kerusakan hutan. Amri Nuryadin sarankan alternatif pariwisata.
Warga Dusun Serero, Lombok Barat, patungan perbaiki jalan rusak 6 km. Proyek swadaya ini bertujuan meningkatkan akses ke dusun lain dan berharap dukungan Pemkab
Pemkab Lombok Barat akan menertibkan seluruh kafe tuak ilegal di daerah itu lantaran meresahkan warga.