
DPRD Bali Pertanyakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Tak Masuk APBD-P
DPRD Bali mempertanyakan penghapusan program Satu Keluarga Satu Sarjana dari APBD Perubahan 2025. Fraksi Golkar minta penjelasan Gubernur terkait hal itu.
DPRD Bali mempertanyakan penghapusan program Satu Keluarga Satu Sarjana dari APBD Perubahan 2025. Fraksi Golkar minta penjelasan Gubernur terkait hal itu.
Kementerian PU akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II pada September 2025, dengan target selesai Juni 2026.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20% dari APBN dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang (UU).
Bupati Batang, M Faiz Kurniawan, menepati janji politik dengan membagikan 22,5 ribu seragam gratis untuk siswa SD dan SMP, mendukung UMKM lokal.
Badan Anggaran DPR RI soroti realisasi anggaran pendidikan yang hanya 17% dari APBN, jauh dari target 20%. Alokasi untuk 2026 juga dinilai tidak memadai.
Kementerian PU akan membangun 100 sekolah rakyat hingga 2026 dengan anggaran Rp 20 triliun. Setiap sekolah membutuhkan lahan 5 hektare dan biaya Rp 200 miliar.
Kementerian PU butuh tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk pembangunan 100 Sekolah Rakyat hingga Juni 2026. Anggaran dibagi dua periode, 2025 dan 2026.
Kadisdik Sumut, Alexander Sinulingga, menjelaskan anggaran Rp 1,6 miliar untuk tiga program tenaga ahli, termasuk digitalisasi pendidikan dan kurikulum.
Gubsu Bobby Nasution merespons anggaran Rp 1,6 miliar untuk tenaga ahli di Dinas Pendidikan. Bobby mengaku, sebagai Gubernur, dia tidak memiliki tenaga ahli.
Disdik Sumut siapkan anggaran Rp 1,6 miliar untuk jasa tenaga ahli. Tiga proyek fokus pada pengembangan kurikulum, pendidikan gratis, dan digitalisasi.