Berita dan Informasi Muladi Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 26 Okt 2022 09:23 WIB

Kampiun Hukum Perdata J Satrio Wafat

J Satrio wafat di usia 86 tahun, Buku-bukunya tentang hukum perikatan menjadi bacaan wajib mahasiswa FH dan juga dipakai dalam praktik peradilan/notaris.

detikNewsJumat, 03 Jun 2022 11:40 WIB

Jalan Berliku RKUHP: Disusun 7 Presiden hingga 17 Profesor Hukum Wafat

RKUHP bukan rancangan kemarin sore tapi sudah digagas sejak puluhan tahun silam. Namun saat hendak disahkan pada 2019 mendapat penolakan mahasiswa.

detikNewsKamis, 31 Des 2020 19:51 WIB

Eks Menteri Kehakiman Muladi Dimakamkan di TMP dengan Protokol COVID-19

Jenazah mantan Menteri Hukum dan HAM (dulu Menteri Kehakiman) Prof Muladi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal Kota Semarang.

detikNewsKamis, 31 Des 2020 13:10 WIB

Jenazah Eks Menteri Kehakiman Prof Muladi Akan Dimakamkan di TMP Semarang

Jenazah mantan Menteri Hukum dan HAM (dulu Menteri Kehakiman) Prof Muladi akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal, Semarang.

detikNewsKamis, 31 Des 2020 12:47 WIB

Prof Muladi Tutup Usia, Golkar: Beliau Membangun Mahkamah Partai Pertama

RUU KUHP tersebut dikatakannya merupakan cita-cita Muladi.

detikNewsKamis, 31 Des 2020 10:46 WIB

Berpulangnya Prof Muladi dan Asa KUHP Nasional yang Tak Kunjung Disahkan

Begawan hukum Prof Muladi wafat pada usia 77 tahun. Satu harapan yang belum terwujud ialah KUHP Nasional yang diperjuangkannya 35 tahun dan belum disahkan DPR.

detikNewsKamis, 31 Des 2020 07:58 WIB

Mantan Menteri Kehakiman Prof Muladi Meninggal Dunia

Mantan Menteri Hukum dan HAM (dulu Menteri Kehakiman) Prof Muladi meninggal dunia.

detikNewsJumat, 20 Sep 2019 20:30 WIB

Muladi: RUU KUHP Boleh Ditunda, Kalau Gagal Berarti Cinta Penjajah

"Jadi saya berpikir, pokoknya jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti itu kita cinta pada penjajahan," kata Prof Muladi.

detikNewsRabu, 06 Jun 2018 13:52 WIB

Pemerintah Tegaskan RKUHP Tak Akan Pangkas Kewenangan KPK

"Ketentuan bab tentang Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam UU masing-masing."