
Respons Fahri Hamzah soal MK Larang Wamen Rangkap Jabatan
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan. Wamen PKP Fahri Hamzah siap mengikuti keputusan tersebut.
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan. Wamen PKP Fahri Hamzah siap mengikuti keputusan tersebut.
YLBHI kecewa MK tolak gugatan soal UU TNI. YLBHI menilai MK gagal melihat partisipasi publik dalam penyusunan UU, menegaskan dampak negatif bagi demokrasi.
MK menilai untuk mengajukan gugatan perlu adanya tenggat. Hal ini diperlukan agar pekerja atau pengusaha mendapatkan kepastian hukum yang adil.
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan. Wamen PKP Fahri Hamzah siap mengikuti keputusan ini dan akan melepaskan jabatannya di BTN.
MK menolak gugatan mengenai UU TNI. Putusan ini diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat.
MK tak menerima empat gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34/2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang gugatan terhadap UU TNI yang baru disahkan. Ada lima gugatan yang putusannya akan dibacakan hari ini.
Mabes TNI berkomunikasi dengan Ferry Irwandi, untuk meluruskan informasi terkait dugaan pidana. Polemik ini tidak akan berlanjut ke proses hukum.
Polemik antara Mabes TNI dan Ferry Irwandi kini berujung saling maaf. Keduanya buka-bukaan telah melakukan komunikasi.
Bamsoet menilai perlu pembenahan di Mahkamah Konstitusi. Dia mendorong reformasi seleksi hakim dan penguatan Dewan Etik MK untuk menjaga kredibilitas.