
KPU Nilai Pemilu Terpisah Lebih Ideal: Kurangi Risiko Kematian Petugas
KPU menilai pemilu nasional dan daerah digelar terpisah merupakan keputusan ideal. Skema terpisah akan mengurangi resiko penyelenggara pemilu kelelahan.
KPU menilai pemilu nasional dan daerah digelar terpisah merupakan keputusan ideal. Skema terpisah akan mengurangi resiko penyelenggara pemilu kelelahan.
Putusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah berpotensi memperpanjang masa jabatan DPRD hingga 2031. KPU menunggu perubahan UU Pemilu.
Bima menuturkan Kemendagri akan mempelajari substansi dan implikasi putusan tersebut secara keseluruhan.
Putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah memungkinkan adanya beberapa perubahan. Apa saja perubahannya?
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan ada dua opsi yang mungkin diterapkan terhadap para anggota DPRD jika pemilu daerah baru digelar pada 2031.
KPU merespons putusan MK soal pemilu nasional dan pemilu daerah (pilkada) harus berjeda 2-2,5 tahun. KPU meyakini jabatan anggota DPRD berpotensi diperpanjang.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak dipisah antara nasional dan daerah mulai 2029. Begini gambaran skema pemilu serentak nasional dan daerah.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisah, memungkinkan Pilkada serentak digelar pada 2031. Jarak minimal 2 tahun ditetapkan.
Ketua Komisi II DPR RI berbicara putusan MK yang berpotensi memperpanjang masa jabatan anggota DPRD.
MK memutuskan pemilu nasional akan dipisah dengan pilkada. MK juga memutuskan pilkada dilaksanakan serentak pada 2031.