
LBH Pers Minta DPR Cabut Pasal-pasal RUU Penyiaran yang Bertentangan UU Pers
LBH Pers turut menyoroti draf RUU Penyiaran terbaru. LBH Pers mendesak DPR mengevaluasi dan mencabut pasal dalam RUU Penyiaran yang bertentangan dengan UU Pers.
LBH Pers turut menyoroti draf RUU Penyiaran terbaru. LBH Pers mendesak DPR mengevaluasi dan mencabut pasal dalam RUU Penyiaran yang bertentangan dengan UU Pers.
LBH Pers menilai bahwa Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat berpotensi represif dan sewenang-wenang.
Polisi diminta untuk mengusut tuntas pelaku doxing terhadap jurnalis Liputan6.com. Hal ini untuk melindungi kerja jurnalis.
Diananta Putra Sumedi (Nanta), dituntut enam bulan penjara atas dugaan kasus pelanggaran UU ITE yang ia lakukan saat masih menjadi pemimpin redaksi Banjarhits.
Informasi bunuh diri perlu ditangani hati-hati. Pemerhati pencegahan bunuh diri dan pers mengadakan lomba berita pencegahan bunuh diri, detikcom jadi juara 2.
Organisasi Jurnalis di Indonesia menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka berpendapat RUU itu dapat membatasi kebebasan pers.
LBH Pers mencatat ada 10 jurnalis menerima sikap represif aparat saat meliput demo mahasiswa. Untuk itu, Komnas HAM diminta membuat tim investigasinya.
Dua jurnalis membuat laporan ke Polda Metro Jaya karena dihalang-halangi dan mengalami kekerasan saat meliput demo di sekitar DPR.
AJI Jakarta bersama LBH Pers meminta agar status tersangka Dandhy dicabut. Ini pernyataan sikapnya:
Jaksa Agung M Prasetyo diminta mengkaji ulang pernyataannya soal razia buku berkonten komunisme. Usulan Prasetyo itu dinilai bertentangan dengan aturan.