
Koperasi Dapat Izin Kelola Tambang, DPR: Momentum Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Pemerintah resmi membuka koperasi tambang dengan PP 39/2025.
Pemerintah resmi membuka koperasi tambang dengan PP 39/2025.
Walhi NTB kritik penerbitan Izin Pertambangan Rakyat, menyebutnya legitimasi eksploitasi ilegal. Mereka mendesak pemulihan lingkungan sebelum izin dikeluarkan.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terbuka untuk diskusi mengenai legalisasi tambang emas di Sekotong, menekankan pentingnya metode ramah lingkungan.