
Cara Pemerintah Cegah Lahan Pertanian 'Diserobot' Tambang Ilegal
Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan tepat guna. Bagaimana caranya?
Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan tepat guna. Bagaimana caranya?
Kerja sama untuk meningkatkan penyelidikan kasus brkaitan mafia tanah. Salah satunya dalam pengecekan sertifikat tanah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyebut 49 persen wilayah di DKI Jakarta masih tergolong kumuh.
Menteri ATR Sofyan Djalil Sofyan mengatakan, penggunaan tanah milik negara ini sebagai upaya menekan anggaran.
Jumlah kasus sengketa lahan yang tercatat di ATR ada 8.959. Di mana, 56% sengketa antar masyarakat, 15% sengeketa antara badan hukum dengan PT dan BUMN.
Program reforma agraria yang digenjot Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut hanya bagi-bagi sertifikat lahan. Benarkah demikian?
Menteri ATR Sofyan Djalil mengaku siap memberikan sanksi kepada pegawainya yang terbukti melakukan pungli pada program pembagian sertifikat tanah.
Program PTSL yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional akan mengecek langsung laporan warga diminta bayar Rp 2,5 juta saat menebus sertifikat tanah.
Menteri ATR akan memberikan kemudahan kepada industri pertambangan migas. Caranya dengan diskresi, dengan membuat kepentingan migas menjadi kepentingan publik.